Kerjasama ASEAN di sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) telah dirintis sejak tahun 1995, yang ditandai dengan dibentuknya Kelompok Kerja Badan-Badan UKM ASEAN (ASEAN Working Group on Small and Medium-size Enterprises Agencies). Dalam pertemuan pertamanya di Jakarta tanggal 24 April 1995 telah disahkan Rencana Aksi ASEAN bagi pengembangan UKM. Pertemuan ini juga menyepakati bahwa pada tahap awal kerjasama ASEAN di bidang UKM akan terfokus pada sektor manufaktur.
Sidang ASEAN Economic Minister Meeting (AEM) ke-31 di Singapura tanggal 27 September–2 Oktober 1999 telah menyepakati kerangka kerjasama yang melibatkan UKM dalam ASEAN Industrial Cooperation (AICO). Kerangka kerjasama ini didasari oleh pemahaman bahwa UKM sebagian besar melaksanakan fungsinya sebagai industri pendukung bagi perusahaan-perusahaan besar, disamping untuk memberikan kesempatan kepada UKM untuk berpartisipasi secara langsung dalam perdagangan intra ASEAN.
ASEAN Policy Blueprint for SMEs Development (APBSD) 2004-2014 telah disahkan pada Sidang AEM ke-36 di Jakarta, 3 September 2004. Policy blueprint tersebut bertujuan untuk menjamin adanya transformasi UKM ASEAN yang memiliki daya saing, dinamis, inovatif dalam rangka menuju integrasi ekonomi ASEAN. Tujuan-tujuan tersebut telah dituangkan dalam aktivitas-aktivitas ASEAN Small and Medium Enterprise Agencies Working Group (SMEWG) guna merealisasikan tujuan yang hendak dicapai dalam APBSD. Pada pertemuan SMEWG ke-22 di Singapura, 27-28 Mei 2008, telah dibahas beberapa hal yang mencakup: pembentukan common curriculum for entrepreneurship in ASEAN oleh Indonesia dan Singapura, rencana penyusunan ASEAN SME White Paper, implementasi SME Section dalam AEC Blueprint. Dan kerjasama dengan mitra wicara.
Hal ini dapat diwujudkan melalui suatu cooperative framework yang melibatkan secara aktif peran sektor swasta di ASEAN disamping meningkatkan budaya wirausaha, inovasi dan networking di kalangan UKM, memberikan fasilitas kepada UKM untuk memperoleh akses informasi, pasar, SDM, kredit dan keuangan serta teknologi modern. Berdasarkan cetak biru tersebut telah dipilih lima bidang kerjasama strategis dalam pengembangan UKM ASEAN, yaitu: Pembangunan Sumber Daya Manusia; Dukungan dalam Bidang Pemasaran; Bantuan dalam Bidang Keuangan; Pengembangan Teknologi; dan Penerapan Kebijakan yang Kondusif.
Dalam perkembangannya, kerjasama ASEAN di sektor UKM lebih difokuskan pada tindak lanjut proyek-proyek peningkatan kapasitas dan daya saing UKM di bawah payung Vientiane Action Plan dan ASEAN Policy Blueprint for SMEs Development (APBSD) 2004-2014; kerjasama dengan negara-negara Mitra Wicara; serta hal-hal berkaitan dengan prospek pengembangan UKM di tengah kemajuan kerjasama ekonomi ASEAN. Dari 20 proyek yang disepakati dalam APBSD, sembilan proyek diantaranya telah selesai, tiga sedang berjalan, tujuh dalam persiapan dan satu tidak dapat dilaksanakan. Proyek-proyek APBSD 2004-2014 yang belum dapat dilaksanakan pada umumnya disebabkan oleh belum jelasnya pendanaan bagi proposal yang telah masuk serta adanya permintaan sejumlah Mitra Wicara agar usulan proyek-proyek baru dapat dikaitkan dalam kerangka FTA dengan ASEAN.
Pada pertemuan SMEWG ke-23 yang telah berlangsung di Vientiane, Lao PDR bulan Nopember 2008, telah disepakati bahwa draft common curriculum for entrepreneurship in ASEAN akan diujicobakan di Myanmar dan Viet Nam sebelum diterapkan di seluruh negara-negara ASEAN.
ADS HERE !!!