I. Politik dan pertumbuhan ekonomi
Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Perkembangan kemampuan memproduksi barang dan jasa sebagai akibat pertambahan faktor-faktor produksi pada umumnya tidak selalu diikuti oleh pertambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya. Pertambahan potensi memproduksi seringkali lebih besar dari pertambahan produksi yang sebenarnya.
Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional.
Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila jumlah balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya. Berkelanjutan pertumbuhan ekonomi harus mengarah standar hidup yang lebih tinggi nyata dan kerja meningkat.
Politik acap kali diidentifikasikan dengan keputusan pemerintah yang bersifat otoritatif karena kewenangan paksaan dimonopoli oleh pemerintah. Sebaliknya, ekonomi dalam pengertian non-Marxis dikaitkan dengan keputusan berdasarkan mekanisme pasar. Yang terakhir ini berasumsi individu bertindak untuk kehendak bebas dan pilihan rasional, sedangkan yang pertama berasumsi individu tidak selalu bertindak rasional dan dalam banyak hal bertindak sesuai dengan aturan yang dibuat dan ditegakkan pemerintah. Sementara itu, yang terakhir beranggapan dunia ini berjalan secara rasional tanpa ada kendala, sedangkan yang pertama beranggapan dunia ini penuh dengan konflik, salah paham, dan paksaan.
Selain itu, dalam ekonomi pilihan (keputusan) yang dibuat oleh elit di anggap terlepas dari faktor-faktor lain, dan karena itu dibuat berdasarkan pertimbangan untung rugi secara langsung saja. Beberapa pilihan memiliki dampak terhadap faktor lain yang tidak terlibat dalam keputusan. Namun, dalam ekonomi hal ini dianggap sebagai faktor eksternal yang tak perlu dipertimbangkan dalam pembuat keputusan. Dalam politik, keputusan dibuat melalui interaksi di antara berbagai kelompok dan pemerintah (dengan menggunakan setiap sumber kekuasaan) dalam konteks struktur kelembagaan akan mempengaruhi perilaku individu elit politik karena struktur tersebut menentukan bagaimana keputusan di buat, bagaimana berpartisipasi dalam pembuat keputusan, dan sarana-sarana apa yang tersedia untuk mengatasi suatu permasalaahn tertentu. Dengan kata lain, keputusan dalam politik lebih dilihat sebagai hasil pelaksanaan kekuasaan daripada hasil pilihan sukarela.
Jika melihat perbedaan antara politik dan ekonomi yang begitu kontras, tentu kita akan bertanya-tanya, apakah masih ada hubungan yang erat antara politik dan ekonomi sedang perbedaannya begitu kontras? Jawabannya tentu ada. Bahkan pertanyaan ini telah menimbulkan sejumlah model, perspektif, dan teori yang memeberikan gambaran dan jawaban yang berbeda sesuai dengan anggapan dasar yang menjadi titik tolak berpikirnya.
A. Hal yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi
>> Akumulasi Modal
Capital accumulation terjadi sebagian dari pendapatan ditabung dan diinvestasikan kembali dengan tujuan memperbesar output. Pengadaan peralatan kerja, mesin-mesin, bahan baku dapat meningkatkan stock modal suatu negara dan memungkinkan terjadinya peningkatan output di masa mendatang.
>> Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja
Secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Dimana jumlah tenaga kerja lebih besar akan menambah tenaga yang produktif. Di negara berkembang kelebihan tenaga kerja bukan menjadi hal positif atau negatif tetapi sepenuhnya tergantung kepada kemampuan sistem perekonomian yang bersangkutan untuk menyerap dan memanfaatkan tenaga kerja tersebut.
>> Kemajuan teknologi
Bagi kebanyakan ekonom merupakan sumber pertumbuhan ekonomi yang sangat penting. Kemajuan teknologi terjadi karena ditemukan cara baru yang efektif untuk menangani setiap pekerjaan.
Pertumbuhan Ekonomi di setiap negara berbeda – beda tergantung dari tingkat pendapatan per kapita suatu negara tersebut dan tergantung dari berapa besar pendapatan / penghasilan dari penduudknya. Jika pendapatan Negara itu tinggi maka pertumbuhan ekonominya juga cepat tetapi sebaliknya jika pendapatan suatu negara itu di bawah rata – rata maka pertumbuhna ekonominya juga rendah.
Beberapa ahli ekonomi mengemukakan pertumbuhan ekonomi dengan persepsi yang berbeda – beda. Seperti pada alitan klasik an Neo klasik. Sebagai contoh nya : Robert Solow mengemukakan pertumbuhan ekonomi merupakan rangkaian kegiatan yang bersumber pada manusia, akumulasi modal, pemakaian tekonologi modern dan hasil / output. Dan masih banyak lagi tokoh – tokoh yang mengemukakan pertumbuhan ekonomi dalam arti yang berbeda – beda.
Pertumbuhan ekonomi pada zaman sekarang ini berdampak pada kehidupan penduduk suatu negara. Semuanya ini berpengaruh pada kesejahteran rakyat banyak. Oleh karena itu negara terus memajukan pendapatan negara dengan menaikkan harga – harga kebutuhan pokok seperti minyak yang katanya bisa menjadikan lebih baik tingkat perekonomian kita.
J 1. Rezim atau Sistem Politik
Rezim berasal dari kata regime yang berarti a form or system of government, a government power. Dengan pengertian ini, yang dimaksud dengan rezim sesungguhnya sama dengan pengertian sistem. Maka apa yang dimaksud dengan sistem politik sama artinya dengan rezim politik dan rezim ekonomi politik. Melalui pendekatan sosiologi politik, Maurice Duverger memberikan pengertian rezim politik sebagai lembaga politik yang secara hiostoris memiliki jenis tersendiri yang berbeda dari satu negara ke negara lain, mengembangkan struktur kelembagaan tersendiri dimana kehidupan politik itu terjadi.
Struktur kelembagaan ini merupakan bagian dari kerangka sosial yang secara keseluruhan teridiri dari lembaga-lembaga lainnya, termasuk faktor geografis dan demografis. Dengan demikian, rezim politik adalah sistem politik yang berlaku di suatu negara pada suatu periode tertentu dengan mengembangkan sistem kelembagaan politik tertentu sesuai dengan kerangka sosial budaya yang ada di negara tersebut.
Studi sosiologi politik dari Maurice Duverger, mencoba mengklasifikasikan rezim politik menjadi;
1. Klasifikasi purba, yang terdiri dari monarkhi, oligarki dan demokrasi. Terkait dengan hal ini, Aristoteles membedakannya berdasarkan korup atau tidaknya suatu pemerintahan. Rezim politik berbentuk tirani, oligharki dan demokrasi, sedangkan bentuk pemerintahan murninya adalah monarkhi, aristokrasi dan timokrasi (demokrasi dengan pemilihan yang terbatas).
2. Klasifikasi hukum pada masa sekarang. Ahli hukum percaya pada praktik Trias politica Montesquieu. Klasifikasi rezim politik dibuat berdasarkan hubungan internal antara kekuasaan dan elemen yang berbeda yang membentuk negara. Terdiri dari tiga jenis rezim, yaitu; a) rezim dengan pemerintahan perwakilan, b) rezim dengan pemusatan kekuasaan dan c) rezim parlementer, yang kemudian dikembangkan menjadi sistem parlemnter dan sistem presidensial.
3. Klasifikasi Sosiologi Modern. Terdiri dari dua jenis utama yaitu a) rezim pluralitas atau demokratis dimana mengizinkan tuntutan politik secara terbuka dan bebas melalui partai-partai politik secara terbuka dan bebas, dan b) rezim unitarian atau otokratis lebih menyaratkan bahwa konflik dan tuntutan politik secara resmi tidak diperkenankan.
2. Rezim Politik dan Kehidupan Ekonomi
Rezim ekonomi politik menurut Maurice Deverger dapat dilihat dari dua pandangan : pertama; pandangan kaum marxis yang mengatakan bahwa rezim ekonomi politik mencerminkan sistem produksi dalam suatu masyarakat. Kepemilikan faktor produksi dikuasai oleh satu kelompok masyarakat yang disebut kaum kapitalis atau bourjuis dan kelompok yang tidak memiliki faktor produksi dan hanya menjadi bagian dari faktor produksi tersebut yaitu kaum buruh atau proletar.
Kedua, paham liberal, yang melebih-lebihkan independensi lembaga-lembaga politik dalam hubungannya dengan ekonomi. Dengan kata lain, intervensi politik terhadap kehidupan ekonomi sangat kecil, untuk tidak mengatakan tidak ada sama sekali. Pembedaan ini selanjutnya dapat dilihat dari sistem perekonomian yang terdapat disuatu negara.
Sistem Perekonomian dapat diartikan sebagai sistem keseluruhan lembaga-lembaga yang terkait dalam perekonomian (pemerintah dan swasta) dan saling mempengaruhi satu sama lain dengan tujuan membantu masyarakat untuk menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan agar tercapai kemakmuran. Adapun bentuk umum dari sistem perekonomian adalah :
1. Sistem pasar bebas (Free Enterprise Economy) atau perekonomian pasar dengan prinsip Lassez Faire. Cirinya 1) pemerintah tidak campur tangan dan tidak mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat dan 2) masyarakat bebas menentukan alokasi sumberdaya, jenis pekerjaan, usaha dan jenis barang
2. Sistem ekonomi Campuran (Mixed economy) dengan pengendalian dan control oleh pemerintah, tetapi masyarakat masih mempunyai kebebasan yang cukup luas untuk melakukan kegaitan ekonomi. Campur tangan berupa: penetapan peraturan, sebagai pelaku ekonomi dan pelaksana kebijakan pemerintah
3. Sistem Ekonomi Perencanaan (Central Planed) dimana pemerintah menentukan sepenuhnya corak kegiatan ekonomi yang akan diberlakukan
3. Sistem Ekonomi Politik
Ekonomi politik dalam bahasa Yunani terdiri dari kata:Oikonomike dan Polis yang secara umum berarti keterkaitan erat antara faktor produksi, keuangan dan perdagangan dengan kebijakan pemerintah di bidang moneter, fiskal dan komersial. Martin Staniland mengatakan ekonomi politik menjelaskan interaksi sistematis antara aspek ekonomi dan aspek politik.
Hubungan interaksi itu bisa dinyatakan dalam banyak cara baik dalam hubungan kualitas antara satu proses dengan prose yang lain yang bersifat deterministik, atau hubungan yang bersifat timbal balik resiprositas atau suatu proses perilaku yang berlangsung terus menerus. Robert Dahl dan Charles Lindblom dalam bukunya Politics, Economics dan Walfare tahun 1953 memuat perkaitan antara fenomena ekonomi dan politik yaitu :
1. Ada perbedaaan sudut pandang antara ekonomi konvensional dengan ekonomi politik terutama berkaitan dengan interakasi ekonomi politik di zaman modern
2. Ada perbedaan antara ekonomi politik klasik dan ekonomi politik modern yang berkaitan dengan dinamika hubungan antara pasar dengan kebijakan pemerintah serta masyarakat yang terkena dampak dari hubungan itu
3. Ada kerancuan antara ekonomi politik dengan studi ekonomi pembangunan
4. Ekonomi politik dalam menganalisis berbagai masalah selain memakai pendekatan kuantitatif juga memakai teori-teori atau alat analisis dari ilmu sosial lain
5. Ekonomi politik digunakan pula untuk membahas masalah-masalah sosial lain sepanjang ada kaitannya dengan kegiatan perekonomian.
Ekonomi politik modern banyak membahas ketidakadilan berkaitan dengan pemerataan pendapatan, kemiskinan, pertumbuhan dan struktur lainnya, baik dalam ekonomi nasional maupun ekonomi internasional.
Adam Smith, ekonomi politik adalah cabang ilmu negarawan atau legislator dengan tujuan 1) menciptakan suatu sumber pendapatan masyarakat dan 2) menyediakan daya bagi negara agar mampu menjalankan berbagai tugas dan fungsinya.
Sementara itu, Gregory dan Stuart mencoba menjelaskan keterlibatan negara dalam kehidupan ekonomi suatu negara dengan mengemukakan empat aspek. Mereka membuat suatu kerangka analisis yang membedakan sistem ekonomi politik atas empat aspek dan masing-masing aspek mengandung dua sisi.
Keempat aspek itu adalah sebagai berikut :
1. organisasi pembuatan keputusan yang mengandung dua sisi yaitu sentralisasi dan desentralisasi
2. penyediaan informasi dan koordinasi yang mengandung sisi mekanisme pasar dan melalui perencanaan pemerintah
3. hak kepemilikan yang mengandung sisi hak milik pribadi dan umum atau kooperatif yang memuat unsur pemilikan pribadi dan umum
4. sistem insentif apakah bersifat moral atau material
Berdasarkan kategori ini maka didapatkan kategori sistem ekonomi politik yaitu kapitalisme, sosialisme pasar dan sosialisme terencana. Gastil mengkategorikan sistem ekonomi poltik sebagai berikut:
1. Sistem kapitalisme dengan cicri kebebasan ekonomi seluas-luasnnya, membatasi intervensi pemerintah dalam mekanisme pasar
2. Etatisme kapitalis, dengan ciri negara cukup banyak melakukan intervensi terhadap mekanisme pasar dan secara langsung menangani sejumlah kegiatan ekonomi, namun dalam batas tertentu pemerintah tetap mengakui fungsi pasar dan hak milik perorangan.
3. Kapitalisme campuran, dengan ciri dalam sistem ini pemerintah sangat aktif menangani redistribusi pendapatan, mengintervensi dan mengatur mekanisme pasar secara langsung, namun jumlah sumberdaya ekonomi tidak merampas porsi mayoritas perekonomian nasional
4. Sosialisme campuran, dengan ciri kebebasan ekonomi dalam batas tertentu masih ada, hak milik pribadi dan inisiatif individu masih diakui, namun pemerintah memiliki peran yang dominan dalam perekonomian sehingga sistem ini sudah termasuk dalam sistem sosialis.
5. Sistem sosialis, dengan ciri pemerintah praktis menguasai dan mengendalikan segenap kegiatan ekonomi, individu sangat dibatasi bahkan tertekan.
4. Paradigma Dan Sistem Ekonomi Politik
Secara garis besar terdapat empat bentuk sistem ekonomi politik yang cukup dominan yaitu Kapitalisme,Sosialisme, Komunisme dan sestem ekonomi campuran.
Untuk menentukan apakah rezim politik mempengaruhi kinerja ekonomi, pertanyaan pertama yang harus disodorkan adalah bagaimana rezim politik muncul dan bertahan? Selanjutnya, perlu ditelaah apakah rezim tersebut sangat kontributif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara? Misalnya, jika mengamati pendapatan per kapita masyarakat di Mali pada 1985 yang tumbuh pada level 5,35 di bawah rezim diktator. Apakah tingkat pertumbuhan Mali pada 1985 itu berbeda jika Mali sudah berubah menjadi negara yang demokratis? Ini adalah apa yang ingin tahu ketika ada pertanyaan tentang dampak politik rezim pada pertumbuhan. Mungkin banyak sekali pendapat yang mengatakan bahwa negara-negara miskin pada umumnya tumbuh lebih lambat dibandingkan negara kaya.
Karena negara-negara miskin kebanyakan berada di bawah kendala rezim diktator, sementara semua negara kaya adalah negara menganut sistem yang demokratis. Dalam pengamatan lintas negara tentang demokratisasi di dunia modern yang dilakukan Larry Diamond (1999) ternyata kebanyakan negara-negara yang tidak demokratis adalah negara-negara miskin. Negara-negara demokrasi yang modern umumnya adalah negara-negara yang relatif kaya. Lalu, apakah kemudian kita menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi lebih cepat di bawah sistem yang demokratis? Tentu saja ini merupakan kesimpulan buru-buru dan mungkin saja tidak akan valid. Penegasan ini sama halnya dengan mentakan bahwa, demokrasi kemungkinan rentan terhadap krisis ekonomi, sementara kediktatoran akan mampu mempertahankan sistem ekonomi.
Sekali lagi, jika kita hanya membandingkan tingkat pertumbuhan di bawah dua rezim, kita akan menyimpulkan bahwa demokrasi tumbuh lebih cepat. Dan tentu saja kesimpulan ini akan menjadi salah. Akhirnya, harus ada upaya untuk mempertimbangkan kemungkinan bahwa ada beberapa faktor yang tidak dapat diamati secara sistematis yang mampu mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi negara. Sebagai contoh, China dan Singapura merupakan negara yang diktator, tapi pertumbuhannya ekonominya cukup pesat.
